RADARPATI.JAWAPOS.COM - Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat sebanyak 18.213.466 keluarga telah mendapatkan akses pendataan bantuan sosial (bansos) melalui layanan Perlinsos Digital. Program berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) tersebut didukung oleh 1.055.776 agen yang berasal dari berbagai unsur masyarakat.
Capaian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran bantuan sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi sebagai agen Perlinsos Digital. Pernyataan tersebut disampaikan melalui laman resmi Kemensos pada Minggu (8/11/2026).
Menurut Gus Ipul, para agen berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), perangkat desa dan kelurahan, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga pengurus RT/RW.
Keterlibatan tersebut juga mencakup kader dasawisma, operator data desa, kepala desa, petugas Badan Pusat Statistik (BPS), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping rehabilitasi sosial, penyuluh keluarga berencana, serta penyuluh pertanian.
Gus Ipul menilai kolaborasi lintas sektor tersebut diperlukan untuk menghasilkan basis data yang lebih akurat dan terkini. Dengan demikian, pemerintah memiliki landasan yang lebih kuat dalam menentukan sasaran program perlindungan sosial.
Perlinsos Digital Gunakan Teknologi Pengenalan Wajah
Gus Ipul menjelaskan bahwa Perlinsos Digital merupakan inovasi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pendataan dan penyaluran bantuan sosial.
Dalam sistem terbaru ini, identitas calon penerima manfaat tidak hanya mengacu pada nama dan alamat. Pemerintah juga menerapkan teknologi biometrik berupa pengenalan wajah atau face recognition untuk melengkapi proses identifikasi.
Selain melakukan pendaftaran dan pengusulan data, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan koreksi maupun menyampaikan keberatan terhadap informasi yang tercatat dalam sistem.
Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar data pemerintah dapat diakses dan diperbaiki oleh masyarakat. Menurut Gus Ipul, keterbukaan informasi memungkinkan publik ikut mengawasi sekaligus memberikan masukan terhadap ketepatan data.
Agen Tidak Berwenang Menentukan Penerima Bansos
Mensos menegaskan bahwa agen Perlinsos Digital hanya bertugas membantu proses pendataan, bukan menentukan siapa yang berhak memperoleh bantuan pemerintah.
Bahkan, Menteri Sosial sekalipun tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan penerima secara langsung. Keputusan mengenai kelayakan keluarga penerima manfaat sepenuhnya ditentukan melalui sistem yang mengolah dan mencocokkan berbagai sumber data pemerintah.
Sistem tersebut mengintegrasikan informasi dari sejumlah lembaga, di antaranya Kementerian ATR/BPN, Samsat, PT PLN, Dukcapil, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta kementerian dan instansi lainnya.
Pemadanan data dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai indikator sosial ekonomi, seperti kepemilikan tanah, kendaraan bermotor, penggunaan listrik, hingga keterlibatan seseorang dalam kepemilikan atau pendirian perusahaan yang tercatat di Kementerian Hukum.
Melalui integrasi tersebut, pemerintah berharap DTSEN semakin akurat dan mampu mendukung penyaluran bansos yang transparan, tepat sasaran, serta sesuai dengan kondisi masyarakat. (*)
Editor : Zakarias Fariury