RADARPATI.JAWAPOS.COMn- Masyarakat yang tercatat dalam desil 9 dan 10 pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) umumnya bukan menjadi prioritas utama penerima bantuan sosial (bansos).
Hal ini karena kedua kategori tersebut menunjukkan tingkat kesejahteraan yang relatif lebih tinggi dibandingkan kelompok masyarakat lainnya.
Penyaluran bansos pada dasarnya lebih diprioritaskan bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah, terutama kelompok desil 1 hingga desil 4.
Baca Juga: Desil 1-5 Berpotensi Terima BLT Kesra Rp 900 Ribu Oktober 2026
Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Baca Juga: Desil DTSEN 5 Jadi Prioritas Penerima Bansos 2026 BLT Kesra Rp 900 Ribu? Ini Cara Cek
Meski demikian, posisi desil seseorang tidak selalu menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan kelayakan menerima bantuan.
Pemerintah juga melakukan pemutakhiran serta verifikasi data untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Baca Juga: Desil DTSEN 2 Jadi Prioritas Penerima Bansos 2026 BLT Kesra Rp 900 Ribu? Ini Cara Cek
Memahami Pengelompokan Desil dalam DTSEN
Desil merupakan metode pengelompokan masyarakat ke dalam 10 kategori berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif.
Dalam sistem ini, desil 1 menggambarkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Dengan sistem tersebut, masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 secara umum memiliki tingkat kesejahteraan relatif lebih tinggi dibandingkan mereka yang berada di kelompok desil bawah.
Kondisi ini membuat masyarakat pada dua kategori tersebut bukan menjadi sasaran utama program bantuan sosial yang ditujukan bagi penduduk miskin dan kelompok rentan.
Data Penerima Bansos Terus Dievaluasi
Penetapan penerima bansos perlu mempertimbangkan data kesejahteraan yang digunakan pemerintah serta ketentuan masing-masing program bantuan.
Karena itu, data penerima dapat mengalami penyesuaian seiring dengan proses pemutakhiran dan verifikasi.
Masyarakat yang ingin mengetahui status kelayakannya sebaiknya memastikan informasi kependudukan dan kondisi sosial ekonominya sesuai dengan data yang tercatat.
Apabila terdapat ketidaksesuaian, warga dapat menanyakan prosedur pemutakhiran data melalui pemerintah desa atau kelurahan maupun dinas sosial setempat.
Dengan demikian, masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 pada umumnya bukan prioritas penerima bansos. Namun, penentuan akhir tetap perlu mengacu pada kriteria dan ketentuan program bantuan yang berlaku.(*)
Editor : Abdul Rochim