RADARPATI.JAWAPOS.COM - Masyarakat yang masuk Desil 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) berpeluang menjadi sasaran bantuan sosial (bansos) pemerintah pada 2026. Kelompok ini termasuk rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan rendah dan menjadi salah satu sasaran program perlindungan sosial.
Bantuan yang dapat menyasar kelompok tersebut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Meski demikian, status Desil 2 tidak otomatis menjamin seseorang menerima bansos karena penyaluran tetap mengikuti persyaratan yang berlaku.
Apa Itu Desil 2?
Desil 2 merupakan kelompok rumah tangga yang berada pada urutan 11–20 persen terbawah berdasarkan tingkat kesejahteraan. Pengelompokan ini menjadi salah satu acuan pemerintah dalam memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Masyarakat dapat memeriksa informasi kepesertaan bansos melalui HP dengan mengakses situs resmi Kemensos.
Cara Cek Bansos 2026 Lewat HP
Berikut langkah-langkah pengecekan melalui situs Cek Bansos Kemensos:
Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id/.
Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai domisili.
Baca Juga: Desil 1 Prioritas Dapat Bansos 2026, Kapan Cairnya?
Masukkan nama lengkap berdasarkan KTP.
Ketik kode verifikasi yang tersedia.
Klik Cari Data untuk melihat hasilnya.
Jika data ditemukan, sistem akan menampilkan informasi kepesertaan dan bantuan sosial yang tercatat. Namun, hasil pencarian tersebut belum tentu menampilkan rincian status desil secara langsung.
Pengecekan juga dapat dilakukan melalui aplikasi resmi Cek Bansos dengan membuat akun dan mengikuti proses verifikasi sesuai petunjuk.
Bagaimana Jika Belum Terdaftar?
Warga yang merasa memenuhi kriteria tetapi belum tercatat dapat berkonsultasi dengan petugas desa atau kelurahan mengenai pemutakhiran data kesejahteraan sosial.
Pengajuan juga dapat dilakukan melalui fitur Usul pada aplikasi Cek Bansos apabila tersedia. Selanjutnya, data akan melalui proses pemeriksaan sesuai ketentuan.
Perlu diketahui, masuk Desil 2 maupun mengajukan pemutakhiran data tidak otomatis membuat seseorang ditetapkan sebagai penerima PKH atau BPNT. Penyaluran bantuan tetap bergantung pada kriteria program dan keputusan pemerintah. (*)
Editor : Zakarias Fariury