RADAR PATI.JAWAPOS.COM – Keluarga Penerima Manfaat (KPM) perlu mencermati ketentuan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk alokasi Oktober–Desember 2026.
Pemerintah juga menyiapkan pembaruan sistem perlindungan sosial yang ditargetkan mulai diterapkan pada 2027.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan, penyaluran bansos pada 2027 direncanakan menggunakan data yang lebih mutakhir sebagai bagian dari digitalisasi bantuan sosial.
Baca Juga: Mulai 2027! Pendaftaran Bansos PKH dan BPNT Pakai Perlinsos Digital, Ini Cara Daftarnya
“Kalau semuanya lancar maka 2027, akan dimulai penyaluran bansos berdasarkan data yang menjadi bagian dari digitalisasi bansos, jadi data yang mutakhir,” kata Gus Ipul saat menghadiri forum penguatan sistem perlindungan sosial di GOR Sudiang, Makassar.
Pembaruan tersebut berkaitan dengan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan.
Pembaruan data penerima bansos
Salah satu hal yang perlu diperhatikan penerima adalah kesesuaian data sosial ekonomi.
Data penerima dapat mengalami perubahan berdasarkan hasil pemutakhiran dan verifikasi kondisi keluarga.
Karena itu, KPM yang mengalami perubahan kondisi keluarga atau menemukan ketidaksesuaian data dapat berkoordinasi dengan pendamping sosial maupun pemerintah desa atau kelurahan untuk memperoleh informasi mengenai prosedur pembaruan.
Pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) lama juga sebaiknya memastikan status kepesertaan dan informasi rekeningnya melalui saluran resmi.
Kepemilikan kartu saja tidak otomatis menjamin bantuan akan terus disalurkan apabila status penerima berubah.
Digitalisasi perlindungan sosial 2027
Pemerintah turut menyiapkan pengembangan ekosistem perlindungan sosial digital yang disebut Perlinsos 2027.
Sistem tersebut direncanakan mengintegrasikan data dan proses penyaluran bantuan agar lebih terarah.
Dalam proses penetapan penerima, kondisi sosial ekonomi menjadi salah satu pertimbangan penting.
Namun, masyarakat perlu merujuk pada pengumuman resmi pemerintah untuk memastikan ketentuan desil, persyaratan, dan mekanisme penyaluran yang berlaku bagi setiap program.
Informasi mengenai pembukaan rekening kolektif (burekol), penerbitan KKS baru, serta jadwal pencairan PKH dan BPNT juga perlu dikonfirmasi melalui bank penyalur atau pendamping sosial.
Dengan demikian, penerima tidak bergantung pada informasi yang belum terverifikasi.
Cara memastikan status penerima
KPM dapat melakukan beberapa langkah berikut untuk memastikan status bantuan:
-
Memeriksa status kepesertaan melalui kanal resmi Kementerian Sosial.
-
Menghubungi pendamping sosial apabila terdapat perubahan atau ketidaksesuaian data.
-
Berkoordinasi dengan operator SIKS-NG di kantor desa atau kelurahan mengenai pembaruan data.
-
Memastikan informasi rekening dan KKS kepada bank penyalur, seperti BRI, BNI, Mandiri, atau BSI sesuai penetapan masing-masing penerima.
-
Tidak memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP kepada pihak yang mengaku mengurus pencairan bansos.
Masyarakat diimbau berhati-hati terhadap informasi yang menyebut bantuan pasti hangus, KKS otomatis dinonaktifkan, atau seluruh subsidi barang akan berubah menjadi uang tunai tanpa disertai pengumuman resmi pemerintah.
Catatan redaksi: Sejumlah klaim dalam bahan awal—termasuk pembatasan penerima hanya untuk Desil 1–4, penghapusan seluruh subsidi barang menjadi uang tunai, serta kewajiban daftar ulang bagi pemilik KKS lama—belum dapat diperlakukan sebagai kebijakan resmi tanpa konfirmasi sumber pemerintah. Naskah di atas menggunakan formulasi yang lebih hati-hati agar tidak menyesatkan pembaca.