RADARPATI.JAWAPOS.COM - Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto resmi mempercepat transformasi digital pada sistem perlindungan sosial (perlinsos).
Melalui skema baru ini, bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) ditargetkan menyasar sekitar 50 juta warga miskin dan akan ditransfer langsung ke rekening bank penerima tanpa perantara (cashless transfer).
Baca Juga: Bansos Warga Miskin Bakal Cair Langsung ke Rekening Mulai 2027
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama jajaran kabinet tengah mematangkan integrasi data raksasa berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan mengeliminasi kesalahan pendataan (inclusion and exclusion error).
Linimasa Peluncuran dan Pencairan Dana
Berdasarkan linimasa resmi pemerintah, digitalisasi data perlinsos ditargetkan rampung hingga 80 persen pada pekan ketiga Oktober 2026. Peluncuran nasional sistem baru ini rencananya dipimpin langsung oleh Presiden.
Sementara itu, proses penyaluran dana bansos dan pengaktifan rekening massal ditargetkan mulai berjalan penuh pada Kuartal I-2027.
Pemerintah memberikan tenggang waktu ini agar integrasi sistem perbankan berjalan matang dan bebas dari kendala teknis.
Penjelasan Dewan Ekonomi Nasional (DEN)
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa sistem ini telah dikembangkan selama kurang lebih satu tahun dengan proyek percontohan (pilot project) di Kabupaten Banyuwangi dan telah menjangkau 215 kabupaten/kota.
"Kami merancang pada pekan ketiga Oktober untuk bisa roll out. Penyaluran dana akan kita uji coba pada Kuartal I tahun depan.
Langkah ini diambil untuk menertibkan data, sebab selama ini penyaluran bansos diperkirakan mengalami ketidaktepatan sasaran hingga 50 persen," ujar Luhut dalam konferensi pers di Kantor DEN, Jakarta.
Fasilitas Rekening Otomatis dan Saldo Awal Rp50 Ribu
Guna mendanai pembuatan rekening massal ini, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI dan BSI.
Pembuatan rekening dirancang otomatis berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) saat warga mengurus data kependudukan. Sebagai stimulan awal, rekening baru tersebut direncanakan mendapat saldo gratis sebesar Rp50.000 tanpa potongan administrasi.
Baca Juga: Alhamdulillah! 50 Juta Warga Miskin Dapat Bansos Digital Cair Rp5,4 Juta
Kriteria warga yang berhak menerima fasilitas ini meliputi:
Status Kependudukan: Terdaftar aktif pada Ditjen Dukcapil dan memiliki e-KTP valid.
Peringkat Kesejahteraan: Terdaftar dalam kelompok Desil 1 hingga Desil 5 pada data DTKS/DTSEN.
Keselarasan Data: Memiliki kesesuaian data NIK, Kartu Keluarga (KK), dan alamat domisili.
Proteksi Transaksi Melalui Sistem Kupon Digital
Untuk mencegah penyelewengan dana bantuan, rekening otomatis ini akan dilengkapi dengan sistem pembatasan atau kupon digital.
Melalui fitur ini, dana bantuan yang masuk hanya dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras, bahan pangan, listrik, atau bahan bakar. Sistem akan secara otomatis memblokir transaksi apabila dana dialokasikan untuk pembelian rokok, minuman keras, atau aktivitas judi online.
Perbandingan Skema Bansos Lama dan Baru
Transformasi bansos digital ini membawa perubahan mendasar dari skema terdahulu:
Bentuk Bantuan: Mengubah subsidi produk/barang (beras, minyak, token listrik) menjadi transfer tunai langsung.
Media Penyaluran: Beralih dari pembagian fisik di tingkat kelurahan/RT/RW/agen sembako menjadi transfer digital melalui perbankan.
Buka Rekening: Tidak lagi membutuhkan pengajuan mandiri yang rumit, melainkan dibuatkan otomatis saat pembuatan e-KTP di Dukcapil.
Keamanan Dana: Bebas dari potensi pemotongan liar (pungli), terproteksi dari judi online, serta memperluas akses inklusi keuangan bagi masyarakat miskin.
Status Penyaluran BLT Kesra Rp900 Ribu
Pemberlakuan sistem bansos digital turut memicu pertanyaan masyarakat terkait kelanjutan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) sebesar Rp900.000. Hingga September 2026, belum ada pernyataan resmi pemerintah mengenai pengguliran kembali program tersebut.
Sebagai catatan, BLT Kesra Rp900.000 merupakan bantuan ekstra temporer yang pernah disalurkan pada periode Oktober–Desember 2025 dengan alokasi Rp300.000 per bulan yang dicairkan sekaligus, sehingga tidak dapat disetarakan dengan bansos reguler seperti PKH maupun Program Sembako. (*)