RADARPATI.JAWAPOS.COM - Pemerintah Indonesia tengah mematangkan transformasi skema penyaluran bantuan sosial sistem digital (Bansos Digital 2027) berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp5,4 juta per penerima manfaat.
Program yang dirancang oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) ini bertujuan mengalihkan subsidi barang menjadi bantuan tunai langsung agar lebih tepat sasaran.
Baca Juga: Skema Baru Bansos Tunai BLT Rp5,4 Juta, Ini Cara Klaimnya
Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan bahwa nominal Rp5,4 juta merupakan angka estimasi akumulasi dari berbagai program perlindungan sosial yang nantinya digabungkan dan disalurkan secara langsung ke masyarakat yang membutuhkan.
"Subsidi tidak akan lagi diberikan dalam bentuk barang, melainkan langsung kepada penerima manfaat. Rata-rata akumulasi seluruh bansos melalui direct cash transfer mencapai Rp5,4 juta per orang. Penerima nantinya dikelompokkan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI)," ujar Luhut Binsar Pandjaitan di Kompleks Istana Kepresidenan.
Jadwal Uji Coba dan Peluncuran Sistem
Pemerintah memastikan tidak ada pencairan BLT Rp5,4 juta pada akhir tahun 2026. Hingga Desember 2026, fokus utama pemerintah terletak pada integrasi data kependudukan, peluncuran Digital Single ID, serta pematangan sistem digital.
Tahap uji coba penyaluran dijadwalkan berlangsung pada Kuartal I hingga Kuartal II tahun 2027 (periode Januari–Juni 2027). Tanggal pasti pelaksanaan penyaluran secara resmi akan dirilis setelah mengantongi keputusan final dari Presiden Prabowo Subianto.
Kriteria dan Syarat Penerima Bantuan
Program bantuan ini diprioritaskan untuk sekitar 50 juta warga miskin di Indonesia dengan kriteria sebagai berikut:
Baca Juga: Syarat Utama Dapat Rekening Bansos BLT Digital Langsung Masuk Rekening
Legalitas Kependudukan: Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) valid serta terintegrasi NIK.
Tingkat Kesejahteraan: Terdaftar aktif dalam basis data kemiskinan pemerintah, khususnya kelompok Desil 1 hingga Desil 5.
Bukan Sektor Terlarang: Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, Polri, maupun perangkat desa.
Verifikasi Data: Lolos pemindaian biometrik dalam sistem kependudukan digital.
Inovasi Teknologi: AI, Verifikasi Wajah, dan Kupon Digital
Guna mengantisipasi praktik pemotongan liar dan ketidaktepatan sasaran, pemerintah menerapkan teknologi modern dalam mekanisme distribusi:
Pengelompokan Berbasis AI: Pengolahan basis data penerima memanfaatkan Artificial Intelligence agar pengelompokan target penerima lebih presisi.
Verifikasi Perekaman Wajah (Face Recognition): Penerima wajib melewati pemindaian wajah saat proses pencairan guna mencegah pemalsuan identitas.
Sistem Kupon Digital: Pemerintah mempertimbangkan penggunaan kupon digital agar dana bantuan hanya dapat dibelanjakan untuk kebutuhan pokok (seperti telur dan daging ayam) serta mencegah penyalahgunaan dana untuk aktivitas ilegal seperti judi online atau minuman keras.
Skema Verifikasi Otomatis dan Imbauan Kewaspadaan Hoaks
Pemerintah menegaskan bahwa program ini menggunakan sistem penyaringan digital otomatis dari basis data kependudukan nasional, sehingga masyarakat tidak perlu mendaftar ulang dari nol.
Pemerintah juga akan menyiapkan platform mekanisme sanggah bagi warga yang memenuhi kriteria tetapi belum terdaftar untuk memperbarui datanya.
Hingga saat ini, pemerintah belum pernah merilis tautan pendaftaran mandiri maupun formulir online untuk BLT Rp5,4 juta.
Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap hoaks atau tautan palsu (phishing) yang beredar di media sosial dan disarankan mengecek status kepesertaan bansos aktif secara berkala melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos. (*)
Editor : Zakarias Fariury