Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan bahwa nominal Rp5,4 juta merupakan angka estimasi akumulasi dari berbagai program perlindungan sosial yang nantinya digabungkan dan disalurkan secara langsung ke masyarakat yang membutuhkan.
"Subsidi tidak akan lagi diberikan dalam bentuk barang, melainkan langsung kepada penerima manfaat. Rata-rata akumulasi seluruh bansos melalui direct cash transfer mencapai Rp5,4 juta per orang. Penerima nantinya dikelompokkan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI)," ujar Luhut Binsar Pandjaitan di Kompleks Istana Kepresidenan.
Jadwal Uji Coba dan Integrasi Sistem
Pemerintah memastikan tidak ada pencairan BLT Rp5,4 juta pada akhir tahun 2026. Hingga Desember 2026, fokus utama pemerintah terletak pada integrasi data kependudukan, peluncuran Digital Single ID, serta pematangan sistem digital.
Tahap uji coba penyaluran dijadwalkan berlangsung pada Kuartal I hingga Kuartal II tahun 2027 (periode Januari–Juni 2027). Tanggal pasti pelaksanaan penyaluran secara resmi akan diumumkan setelah mengantongi keputusan final dari Presiden Prabowo Subianto.
Kriteria dan Syarat Penerima Bantuan
Program bantuan ini diprioritaskan untuk sekitar 50 juta warga miskin di Indonesia dengan kriteria sebagai berikut:
Legalitas Kependudukan: Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) valid serta terintegrasi NIK.
Tingkat Kesejahteraan: Terdaftar aktif dalam basis data kemiskinan pemerintah, khususnya kelompok Desil 1 hingga Desil 5.
Bukan Sektor Terlarang: Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, Polri, maupun perangkat desa.
Verifikasi Data: Lolos pemindaian biometrik dalam sistem kependudukan digital.
Inovasi Teknologi: AI, Verifikasi Wajah, dan Kupon Digital
Untuk mencegah praktik pemotongan liar, pungutan liar, dan ketidaktepatan sasaran, pemerintah menerapkan serangkaian teknologi modern dalam mekanisme distribusi:
Pengelompokan Berbasis AI: Pengolahan basis data penerima memanfaatkan Artificial Intelligence agar validitas data penerima lebih akurat.
Verifikasi Perekaman Wajah (Face Recognition): Penerima wajib melewati verifikasi wajah saat proses pencairan untuk menghindari pemalsuan identitas.
Sistem Kupon Digital: Pemerintah mempertimbangkan skema kupon digital agar dana bantuan hanya dapat dibelanjakan untuk kebutuhan pokok (seperti telur dan daging ayam) serta mencegah penyalahgunaan anggaran untuk aktivitas ilegal seperti judi online atau minuman keras.
Skema Verifikasi dan Imbauan Kewaspadaan Hoaks
Pemerintah menegaskan bahwa program ini menggunakan sistem verifikasi digital otomatis dari basis data kependudukan nasional, sehingga masyarakat tidak perlu mendaftar ulang dari nol.
Pemerintah juga akan menyediakan platform mekanisme sanggah bagi warga yang memenuhi kriteria tetapi belum terdaftar.
Hingga saat ini, pemerintah tidak pernah merilis tautan pendaftaran mandiri maupun formulir online untuk BLT Rp5,4 juta.
Masyarakat diimbau untuk mewaspadai tautan palsu (phishing) yang beredar di media sosial dan disarankan mengecek status kepesertaan bansos aktif secara berkala melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos. (*)