RADAR PATI – Pemerintah tengah menyiapkan perubahan skema penyaluran bantuan sosial dengan mengarahkan sebagian subsidi barang menjadi bantuan tunai langsung kepada masyarakat yang dinilai berhak.
Skema tersebut menjadi bagian dari rancangan bansos digital yang sedang dimatangkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Dalam konsep yang disampaikan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, akumulasi sejumlah program perlindungan sosial berpotensi mencapai Rp 5,4 juta per penerima dalam satu tahun.
Baca Juga: BLT Rp 5,4 Juta 2027 Disiapkan Pemerintah, Ini Kriteria dan Cara Penyalurannya
Bantuan tersebut tidak dirancang untuk diberikan secara merata kepada seluruh masyarakat. Sasaran utamanya adalah kelompok masyarakat miskin yang masuk dalam basis data pemerintah.
Uji Coba Ditargetkan 2027
Pemerintah masih melakukan integrasi data kependudukan dan menyiapkan sistem digital sebelum program tersebut diterapkan lebih luas.
Berdasarkan skema yang disampaikan, tahap uji coba penyaluran bantuan tunai direncanakan berlangsung pada kuartal I hingga kuartal II 2027 atau sekitar Januari-Juni 2027.
Tanggal pencairan resmi belum ditetapkan. Pemerintah masih menunggu keputusan final terkait pelaksanaan program tersebut.
Karena itu, masyarakat belum dapat menganggap Rp5,4 juta sebagai bantuan yang sudah pasti cair pada tanggal tertentu.
Siapa yang Menjadi Sasaran?
Skema baru ini diprioritaskan bagi kelompok masyarakat miskin. Data yang digunakan pemerintah akan menjadi dasar dalam menentukan penerima manfaat.
Dalam rancangan yang beredar, sejumlah kriteria yang menjadi perhatian antara lain:
-
Warga Negara Indonesia dengan data KTP dan KK yang valid.
-
Terdaftar dalam basis data kemiskinan pemerintah, terutama kelompok desil 1 sampai 5.
-
Bukan ASN, anggota TNI, Polri, maupun perangkat desa.
-
Data kependudukan telah terintegrasi dan dapat diverifikasi melalui sistem digital.
Dengan model tersebut, penyaluran bantuan diharapkan tidak lagi hanya mengandalkan proses administrasi secara manual.
Menggunakan AI hingga Verifikasi Wajah
Salah satu perubahan yang disiapkan adalah pemanfaatan teknologi dalam proses penentuan dan verifikasi penerima.
Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) akan digunakan untuk membantu mengelompokkan calon penerima berdasarkan data yang tersedia.
Selain itu, sistem verifikasi wajah atau face recognition juga disiapkan untuk memastikan identitas penerima ketika bantuan disalurkan.
Pemerintah juga mempertimbangkan penggunaan kupon digital. Mekanisme tersebut ditujukan agar bantuan dapat digunakan untuk kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan pokok, sehingga penggunaan dana dapat lebih terarah.
Belum Ada Pendaftaran BLT Rp5,4 Juta
Masyarakat perlu berhati-hati terhadap informasi mengenai pendaftaran BLT Rp5,4 juta yang beredar di media sosial.
Sampai saat ini, belum ada informasi mengenai pendaftaran mandiri secara online khusus untuk program tersebut. Pemerintah juga belum merilis tautan resmi yang meminta masyarakat mengisi formulir untuk mendapatkan BLT Rp5,4 juta.
Masyarakat dapat memeriksa status data penerima bantuan sosial melalui kanal resmi pemerintah, termasuk layanan Cek Bansos Kementerian Sosial.
Artinya, masyarakat tidak perlu terburu-buru memasukkan data pribadi ke tautan yang tidak jelas sumbernya.
Luhut Sebut Bansos Akan Lebih Tepat Sasaran
Luhut sebelumnya menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengkaji perubahan pola subsidi agar manfaatnya dapat diterima langsung oleh kelompok sasaran.
Menurut Luhut, penggabungan sejumlah program bantuan sosial dalam bentuk transfer tunai dapat menghasilkan nilai akumulasi hingga Rp5,4 juta per orang.
Ia juga menyebut proses pengelompokan penerima nantinya akan dibantu teknologi AI.
Pemerintah turut menyiapkan Digital Single ID yang diharapkan dapat mengintegrasikan data masyarakat. Sistem identitas digital tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam upaya membuat penyaluran bantuan lebih terarah.
Dengan demikian, BLT Rp5,4 juta yang ramai dibicarakan saat ini masih merupakan bagian dari skema yang sedang dipersiapkan pemerintah. Jadwal pencairan, mekanisme final, serta daftar penerima masih menunggu keputusan dan pematangan sistem. (*)
Editor : Abdul Rochim