Program tersebut dirancang Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Salah satu skema yang tengah dibahas berupa bantuan tunai dengan nilai akumulasi hingga Rp5,4 juta per orang.
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan angka Rp 5,4 juta tersebut merupakan estimasi akumulasi dari sejumlah program perlindungan sosial yang nantinya dapat dihimpun dalam skema bantuan tunai langsung.
Menurut Luhut, perubahan skema dilakukan agar bantuan pemerintah dapat diberikan lebih tepat sasaran.
Penerima manfaat nantinya akan diseleksi berdasarkan data yang terintegrasi.
“Saya melihat nanti subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada yang menerima karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya, ada Rp 5,4 juta per orang,” ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa malam (9/6/2026).
Uji Coba BLT Rp5,4 Juta Mulai 2027
Program bantuan tunai tersebut belum memiliki jadwal pencairan nasional yang final.
Pemerintah masih melakukan integrasi data kependudukan sekaligus menyiapkan sistem digital yang akan digunakan dalam penyaluran.
Uji coba direncanakan berlangsung pada kuartal I hingga kuartal II 2027, atau sekitar Januari sampai Juni 2027.
Tanggal pelaksanaan secara resmi masih menunggu keputusan final pemerintah.
Karena itu, masyarakat belum dapat melakukan pendaftaran mandiri untuk mendapatkan BLT Rp5,4 juta.
Luhut sebelumnya juga menyampaikan pemerintah sedang mengembangkan sistem identitas data tunggal atau Digital Single ID.
Sistem tersebut diharapkan membuat penyaluran bansos dan bantuan tunai dapat lebih terarah.
Tidak Semua Warga Mendapat BLT
Skema bantuan ini diprioritaskan bagi kelompok masyarakat miskin yang masuk dalam basis data pemerintah.
Data yang digunakan akan melalui proses verifikasi dan pemadanan.
Kelompok yang menjadi sasaran antara lain masyarakat yang masuk dalam desil 1 sampai desil 5 berdasarkan data kemiskinan pemerintah.
Dalam skema yang disiapkan, penerima juga harus memiliki data kependudukan yang valid dan terintegrasi.
ASN, anggota TNI, Polri, serta perangkat desa disebut tidak masuk dalam kelompok penerima yang diprioritaskan.
Pemerintah menargetkan sekitar 50 juta masyarakat miskin sebagai kelompok yang menjadi sasaran program perlindungan sosial tersebut.
Penyaluran Bakal Menggunakan Teknologi Digital
Pemerintah juga menyiapkan mekanisme digital untuk mengurangi risiko kesalahan data maupun penyalahgunaan bantuan.
Salah satu teknologi yang dipertimbangkan adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk membantu mengelompokkan penerima berdasarkan data yang tersedia.
Selain itu, verifikasi identitas melalui pengenalan wajah atau face recognition juga disiapkan dalam sistem penyaluran.
Teknologi tersebut ditujukan untuk memastikan bantuan diterima oleh orang yang sesuai dengan data penerima.
Pemerintah juga mempertimbangkan penggunaan kupon digital.
Dengan mekanisme tersebut, bantuan dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok tertentu, seperti telur dan ayam.
Belum Ada Link Pendaftaran BLT Rp5,4 Juta
Masyarakat perlu berhati-hati terhadap informasi mengenai pendaftaran BLT Rp5,4 juta yang beredar di media sosial.
Sampai saat ini belum ada pendaftaran mandiri secara online khusus untuk program tersebut.
Karena itu, masyarakat sebaiknya tidak sembarangan mengisi formulir atau memberikan data pribadi melalui tautan yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah.
Masyarakat dapat melakukan pengecekan data kepesertaan bansos melalui layanan resmi pemerintah untuk memastikan status data bantuan sosial yang dimiliki.
Skema baru ini nantinya juga dirancang dengan mekanisme sanggah.
Masyarakat yang merasa memenuhi kriteria tetapi belum masuk dalam daftar penerima dapat mengajukan pembaruan atau keberatan setelah mekanisme tersebut resmi dibuka.
Pemerintah berharap integrasi data, Digital Single ID, dan pemanfaatan teknologi dapat membuat penyaluran perlindungan sosial lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi potensi kebocoran anggaran.
Namun, nilai Rp5,4 juta dan mekanisme penyaluran tersebut masih merupakan bagian dari skema yang sedang dipersiapkan pemerintah.
Masyarakat perlu menunggu pengumuman resmi mengenai ketentuan final, jadwal, serta besaran bantuan yang benar-benar ditetapkan.(*)