BLORA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora berharap memperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang jalan dari pemerintah pusat pada tahun 2027.
Harapan itu muncul setelah pemerintah mengalokasikan anggaran DAK jalan sebesar Rp 2,3 triliun yang akan dibagikan ke berbagai daerah di Indonesia.
Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Blora Danang Adiamintara mengatakan, informasi mengenai besaran anggaran DAK tersebut diperoleh dalam rapat koordinasi secara daring dengan pemerintah pusat.
Baca Juga: Dapur MBG Bogowanti Blora Ditutup Sementara, 19 Siswa Korban Dugaan Keracunan Sudah Pulih
"Anggaran DAK Rp2,3 triliun," ujarnya.
Meski demikian, hingga kini pemerintah pusat belum menetapkan daerah yang akan menerima alokasi maupun besaran anggaran untuk masing-masing wilayah.
"Cuma belum tahu plotting-nya," katanya.
Danang berharap Blora kembali memperoleh DAK setelah dua tahun terakhir tidak mendapatkan alokasi pembangunan jalan dari pemerintah pusat.
"Mungkin karena sudah dapat Inpres ya. Kemarin-kemarin dapat lumayan," jelasnya.
Untuk mengajukan DAK, Pemkab Blora menyiapkan lima ruas jalan sebagai usulan prioritas.
Salah satu yang dipastikan masuk dalam daftar usulan adalah ruas Jalan Balong–Kepoh di Kecamatan Jati.
"Salah satu jalan yang diajukan adalah Jalan Balong-Kepoh. Kami usulkan lewat DAK," imbuhnya.
Menurut Danang, skema pendanaan melalui DAK cukup fleksibel karena jenis konstruksi dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan, baik menggunakan rigid beton maupun aspal.
"Nanti kalau dapat ada pagunya. Tinggal kita bagi ruasnya," terangnya.
Ia menjelaskan, ruas jalan di wilayah Blora bagian selatan diusulkan menggunakan konstruksi rigid beton karena kondisi tanah yang relatif labil.
Sementara ruas jalan dengan kontur tanah lebih stabil akan menggunakan perkerasan aspal.
"Harapan masyarakat untuk perbaikan jalan tinggi. Kita pakai semua skema," tambahnya.
Saat ini, kondisi jalan mantap di Kabupaten Blora telah mencapai sekitar 69 persen.
Pemerintah daerah menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 80 hingga 90 persen pada akhir masa kepemimpinan Bupati Arief Rohman dan Wakil Bupati Sri Setyorini. (tos)
Editor : Abdul Rochim