BLORA – Kepesertaan jaminan kesehatan bagi relawan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Blora masih sangat rendah. Dari total 79 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada, baru satu SPPG yang mendaftarkan para relawannya sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Blora, Mulyanto, mengatakan SPPG yang telah mendaftarkan relawannya adalah Yayasan Assanusiyah melalui skema Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Kolektif atau mandiri kelas III.
"Baru satu SPPG yang sudah mendaftar, yaitu Yayasan Assanusiyah dengan skema PBPU kolektif," ujarnya.
Baca Juga: Sanksi Guru di Blora yang Diduga Kirim Chat Tak Senonoh ke Siswa Tunggu Hasil Sidang TPKK
Menurutnya, kepesertaan BPJS Kesehatan bagi relawan SPPG sangat penting untuk memberikan perlindungan kesehatan selama menjalankan tugas. Selain melindungi individu pekerja, jaminan kesehatan juga dinilai mendukung keberlangsungan program MBG karena memastikan para relawan tetap sehat saat bertugas.
BPJS Kesehatan menyediakan dua pilihan skema kepesertaan bagi SPPG. Skema pertama adalah Pekerja Penerima Upah (PPU) atau badan usaha. Dalam skema ini, kelas perawatan disesuaikan dengan besaran gaji pekerja.
Pekerja dengan penghasilan hingga Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau sekitar Rp4 juta berhak memperoleh layanan kelas II. Sementara pekerja dengan gaji mulai Rp4,1 juta hingga batas atas Rp12 juta mendapatkan hak layanan kelas I.
Adapun skema kedua adalah PBPU Kolektif atau mandiri kelas III dengan iuran sebesar Rp35 ribu per orang setiap bulan. Pembayaran dilakukan secara kolektif menggunakan satu nomor virtual account.
Mulyanto menjelaskan, Yayasan Assanusiyah memilih skema PBPU Kolektif untuk mendaftarkan seluruh relawannya.
BPJS Kesehatan berharap 78 SPPG lainnya di Blora segera mengikuti langkah tersebut. Pasalnya, perlindungan jaminan kesehatan dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran operasional dapur MBG.
"Dengan masih 78 SPPG yang belum terdaftar, kami terus melakukan sosialisasi agar seluruh pekerja mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan," tandasnya. (tos)