BLORA – Keterbatasan Dana Desa berpotensi mengganggu sejumlah program prioritas pembangunan di wilayah Kabupaten Blora.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Blora, Yayuk Windrati.
Di sisi lain, Kepala Desa Jejeruk, Sri Purnawati, mengungkapkan pembangunan kantor Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di desanya telah rampung pada Maret 2026.
Baca Juga: Gedung KDMP Blora Rampung, Kenapa Kunci Masih Dipegang TNI?
Pembangunan tersebut memanfaatkan lahan bengkok milik perangkat desa.
“Untuk industri lokal di desa juga akan ditaruh di KDMP seperti jajanan desa.
Karena tujuan KDMP sendiri untuk mensejahterakan masyarakat dan menghidupkan perekonomian masyarakat desa,” ujarnya.
Ia menambahkan, keanggotaan KDMP ditargetkan mencakup seluruh warga Desa Jejeruk yang berjumlah sekitar 1.200 orang.
Pemerintah desa juga akan mendorong kolaborasi dengan BUMDes dan koperasi desa.
“Pada intinya kami berusaha untuk seluruh masyarakat agar mau bergabung menjadi anggota KDMP. Tak hanya itu kami akan mengajak bumdes dan kopdes Desa Jejeruk untuk kolaborasi,” tuturnya.
Sementara itu, Yayuk menjelaskan bahwa sejak diterbitkannya PMK Nomor 7 Tahun 2026 pada 9 Februari 2026 dan diundangkan pada 12 Februari 2026, pihaknya langsung menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada pemerintah desa pada 19 Februari 2026.
Selain itu, Dinas PMD juga telah bersurat kepada seluruh camat di Blora terkait pagu prioritas Dana Desa 2026, serta melakukan sosialisasi melalui forum rapat koordinasi bersama kecamatan dan pendamping desa.
“Kami juga telah melaksanakan sosialisasi terkait PMK ini dalam forum Rapat Koordinasi baik dengan Kecamatan maupun juga dengan Pendamping Desa,” ucapnya.
Namun, keterbatasan Dana Desa reguler yang diterima pemerintah desa berdampak pada pelaksanaan berbagai program yang telah direncanakan.
Oleh karena itu, desa diminta memprioritaskan kegiatan yang paling mendesak dalam penyusunan APBDes.
Adapun delapan prioritas pembangunan desa yang berpotensi terdampak meliputi:
- Penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Dana Desa
- Penguatan desa tangguh bencana dan berketahanan iklim
- Peningkatan layanan kesehatan dasar di tingkat desa
- Program ketahanan pangan
- Dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
- Program Padat Karya Tunai Desa
- Pembangunan infrastruktur digital dan teknologi desa
- Sektor prioritas lainnya, termasuk pengembangan potensi unggulan desa
“Delapan prioritas inilah yang jadi acuan ketika Pemerintah Desa bersama BPD dalam forum Musyawarah Desa penetapan APBDes sehingga tidak ada program atau rencana yang terganggu karena semua diputuskan secara mufakat,” tuturnya.
Pemerintah desa diharapkan mampu menyusun skala prioritas secara tepat agar program pembangunan tetap berjalan optimal meski di tengah keterbatasan anggaran. (ari)