Gaji Pendamping Desa Dibawah UMK

Arif Fakhrian Khalim • Dipublikasikan Jumat, 27 September 2024 | 01:59 WIB
PERKUMPULAN: Para pendamping desa se Kabupaten Blora hadir saat membahas penambahan tunjangan di pendapa Kabupaten Blora. HUMAS PEMKAB BLORA UNTUK RADAR KUDUS
PERKUMPULAN: Para pendamping desa se Kabupaten Blora hadir saat membahas penambahan tunjangan di pendapa Kabupaten Blora. HUMAS PEMKAB BLORA UNTUK RADAR KUDUS

BLORA, RADARPATI.ID - Gaji para pendamping desa dibawah upah minimun kerja (UMK) di Blora.

Dari hal itu, mulai diupayakan tambahan operasional atau insentif guna menunjang kinerja.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora masih mematangkan skema insentif yang nantinya bersumber dari APBD tersebut.

"Agenda di pendapa dengan pendamping desa kemarin, kami tindak lanjuti dengan membahas skema tambahan operasional," ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Blora Yayuk Windrarti.

Yayuk menerangkan, tambahan operasional itu bisa berbentuk insentif, tambahan akomodasi untuk perjalanan dinas, atau yang lainnya.

Guna memastikan skema insentif itu, pihaknya meminta koordinator pendamping desa mengambil sampel kabupatenatau kota yang sudah menerapkan.

"Kalau dari laporan sudah ada sekitar tujuh kabupaten yang sudah ada skema itu", jelasnya.

Yayuk menjelaskan, dana untuk operasion al tersebut tentu menggu nakan APBD.

Namun, tidak mungkin terealisasi tahun ini.

Sebab, P-APBD 2024 sudah disepakati.

"Tidak bisa tahun ini, bisanya di terapkan 2025," jelasnya.

Koordinator Pendamping Desa Kabupaten Blora Faizin membenarkan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan kajian regulasi rencana tersebut.

Ia memastikan ada kabupaten yang telah menggunakan skema insentif.

"Guna memonitoring program tertentu yang menjadi prioritas pembangunan daerah misalnya pengawalan BUMDes. Ada juga yang skema supporting operational penguatan pendaraan sustainable development goals (SDGs) Desa. Tentunya output datanya hisa menjadi salah satu pertimbangan perencanaan pemerintah dari semua tingkatan, baik dari desa, kabupaten, provinsi, sampai nasional," ujarnya.

Ia menambahkan, terlebih perencanaan pembangunan di desa, berdasakan Permendes Nomor 21 Tahun 2020, sudah tidak hanya berdasarkan penggalian gagasan.

Namun, juga harus ber dasar data existing.

Sehingga, ketercapaian pembangunan di desa terulur dari sisi kuantitas maupun kualitas.

"Karena pentingnya data tersebut, maka perlu pengawalan yang lebih Intensif. Lha, pengawalan intensif tentunya akan lebih bisa maksimal ketika. ada support anggaran dari pemda" jelasnya.

la mengungkapkan, tambahan operasional untuk pendamping desa itu penting.

Sebab, gaji yarıg diterima dari pemerintah pusat saat ini di bawah UMK.

Namun, terkait nominal tambahan operasional yang bakal direalisasikan, pihaknya belum berani menyampaikan sebelum ada kepastian.

"Kasihan kalau dibebani lebih, namun tidak di-support operasionalnya," ungkapnya. (ari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editor : Abdul Rochim
dibawah umk permendes pendamping desa gaji Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi upah minimum blora