BLORA, RADARPATI.ID – Pemerintah Kabupaten Blora terus mendesak pemerintah pusat agar Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk Blora bertambah.
Hal itu untuk mewujudkan asas keadilan.
Sebab Blora merupakan bagian dari wilayah kerja pertambangan (WKP) Blok Cepu.
Namun meski masuk WKP, lantaran mulut sumur minyak berada di Bojonegoro dan beda provinsi, DBH Migas untuk Blora bak bumi dan langit bila dibandingkan dengan DBH untuk Bojonegoro.
Blora hanya mendapatkan ratusan miliaran, sementara Bojonegoro bisa mendapatkan lebih dari satu triliun.
Atas hal itulah, pemerintah kabupaten (Pemkab) Blora masih berupaya meracik formula yang pas agar bisa meningkatkan persentase bagi hasil sumber daya alam tersebut.
Terkini, Pemkab Blora akan kembali melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Oktober mendatang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Blora, Komang Gede Irawadi mengatakan, upaya meningkatkan jatah DBH migas bagi Blora masih bergulir.
Ia akui pihaknya sedang mematangkan skema.
"Upaya DBH migas masih berlanjut menyusun usulan ke pusat (kemendagri). Kemungkinan di awal Oktober akan ada audiensi lanjutan. Kami membuat sebuah skenario yang formulanya sedang disusun,’’ jelasnya.
Ia juga menjelaskan, formula tersebut hampir final.
Setidaknya ada empat formula yang akan dibawa saat audiensi lanjutan pada Oktober nanti.
Di antaranya didasarkan pada penghitungan DBH migas mengacu pada panjang perbatasan administratif.
Kemudian jarak ke mulut sumur.
Ketiga soal indeks kualitas lingkungan.
Dan terakhir ialah acuan pada pemanfaatan air Bengawan Solo.
"Skema ini dengan melihat sejauh mana perusahaan yang mengeksploitasi migas mengambil air di Bengawan Solo. Kalau skema terakhir ini bisa, bisa jadi dapat banyak kita. Karena hanya ada tiga kabupaten saja," jelasnya. (TOS)
Editor : Abdul Rochim