BLORA, RADARPATI.ID– Aktivitas sosial media milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tak lepas dari pengawasan Bawaslu.
Hal itu untuk memastikan netralitas OPD dan ASN dalam pilkada.
Ketua Bawaslu Kabupaten Blora Andika Fuad Ibrahim menjelaskan jika ssuai aturan dalam Pasal 2 UU No 5 Tahun 2014 setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu.
ASN harus netral supaya pemilu bisa berjalan secara jujur dan adil.
Ketentuan netralitas ASN juga tertuang dalam Surat Keputusan Besar (SKB) Nomor 2 tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, setiap ASN dilarang melakukan hal-hal yang mengarah pada unsur politik praktis.
Di antaranya mereka dilarang memasang spanduk/baliho/alat peraga bakal calon peserta pemilu.
Dilarang melakukan sosialisasi/kampanye media.
Kemudian dilarang menghadiri deklarasi/kampanye bakal calon peserta pemilu.
Termasuk dilarang dalam membuat posting, comment, share, like, follow dalam grup/akun pemenangan bakal calon peserta pemilu.
Bahkan mereka juga dilarang memposting pada media sosial/media lain yang bisa diakses publik.
Selain itu mereka juga dilaranh ikut dalam kegiatan kampanye/sosialisasi bakal calon peserta pemilu
"Terkait netralitas ASN Bawaslu sudah sampaikan imbauan, termasuk juga ke TNI polri. Sudah bersurat ke pak Sekda, Dandim, Kapolres dan Danyon," imbuhnya.
Bahkan pihaknya mengimbau dan juga mengawasi akun sosmed OPD.
Ia mengimbau agar pengelola akun sosmed OPD dapat memberikan informasi hanya pada tugas pokok dan fungsi di pemerintah.
"Harus tahu batasan. Tak boleh melakukan upload, share, koment, dan like akun lain yang bersangkutan dengan pasangan calon yang ditetapkan," tuturnya. (TOS)
Editor : Abdul Rochim