BLORA, RADARPATI.ID - Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dindagkop UKM) masih kesulitan mewujudkan pasar yang layak.
Masih terdapat kerusakan seperti talang bocor hingga genangan karena sistem drainase yang buruk.
Sementara anggaran yang terbatas dan kucuran dari hasil retribusi pasar yang disetor masih di bawah 10 persen, padahal tahun lalu disetor sekitar Rp 6 miliar. Dinas berharap tahun depan bisa lebih banyak.
“Untuk mewujudkan pasar yang layak sesuai SNI maka dibutuhkan anggaran yang cukup untuk memenuhi sarana prasarana yang dibutuhkan,” ujar Kepala Bidang Pasar Daerah Dindagkop UKM Blora Margo Yuwono kemarin.
Pihaknya mencontohkan, saat ini masih ada pasar yang kebanjiran saat musim hujan. Pasalnya masih ada kondisi talang dan sistem drainase yang buruk. Untuk memperbaiki dan layak untuk pedagang perlu kucuran anggaran.
“Prioritas penganggarannya agar pasar mendapat prioritas. Kami dalam setiap pembahasan selalu memohon untuk ditambah, agar fasilitas yang diterima pedagang lebih baik lagi," ucapnya.
Margo mengaku, pihaknya telah mengusulkan agar anggaran untuk pasar daerah bertambah. Sebab, secara regulasi sudah tertuang dalam Perda nomor 6 tahun 2023.
Menurutnya, jika berangkat dari perda tersebut, retribusi pasar yang telah disetorkan kembali ke pasar dengan persentase yang lebih banyak.
Diketahui, anggaran yang terkucur kurang dari 10 persen dari total retribusi yang disetor.
“Tahun lalu retribusi pasar daerah sebanyak Rp 6 miliar, belum ada 20 persen yang dimanfaatkan untuk pasar,” jelasnya.
Ia memaparkan, terbanyak retribusi dari Pasar Sido Makmur Kecamatan Kota, kurang lebih Rp 1,2 miliar, kemudian pasar Cepu lama sebanyak Rp 608 juta, ditambah pasar-pasar lainnya sehingga total sekitar Rp 6 Miliar retribusi yang disetorkan tahun lalu. (ari/war/ade)
Editor : Alfian Dani